Kategori: Berita Nasional

Pemerintah Belum juga Putuskan Kereta Cepat atau Semi Cepat untuk Jakarta-Surabaya

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) selalu lakukan kajian tentang penambahan kemampuan kereta api Jakarta-Surabaya, apakah juga akan memakai kereta api cepat atau mungkin semi cepat. Sampai saat ini, pemerintah masih tetap lakukan kajian.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengemukakan, untuk kereta api pihaknya lakukan sebagian usaha, salah satunya mengintensifkan jalur ganda selatan Jawa karna sekarang ini belum juga seutuhnya usai.

Diluar itu juga penambahan system signaling supaya lebih produktif. ” Untuk kereta api, ada dua pemikiran yang tengah dikerjakan. Pertama, bagaimana mengintensifkan jalur ganda serta buat signaling lebih produktif, ” kata Budi di Bangsal sewoko Projo, Gunungkidul, Yogyakarta Sabtu (12/8/2017).

Ke-2, Kemenhub tengah lakukan studi dengan Tubuh Pengkajian serta Aplikasi Tehnologi (BPPT) berkaitan pembangunan jalur kereta api cepat atau semi cepat Jakarta- Surabaya.

” Alternatif kereta semi cepat atau cepat dapat di jalur selatan atau jalur utara, berarti waktu ada koneksitas baru, dengan kereta semi cepat atau cepat, jadi ruangan dari kereta api dapat naik 2 atau 3 kali lipat, ” tambah dia.

Diinginkan, sesudah jalur kereta cepat atau semi cepat Jakarta-Surabaya telah usai dibuat, dapat tingkatkan perekonomian daerah beda di selama jalur Jakarta-Surabaya.

” Kereta cepat atau semi cepat yang menghubungkan Jakarta- Surabaya, berimbas ke lokasi beda seperti Yogyakarta, Solo, Semarang serta yang lain, ” katanya.

Minggu depan, pihaknya juga akan mengerucutkan hasil studi dengan BPPT. ” Tempo hari Senin telah rapat dengan BPPT, setelah itu minggu depan juga akan disinergikan jadi kajian lebih terintegrasi serta lebih memberi satu percepatan kemampuan kereta api yang berada di Jawa, ” tuturnya.

Agustus 2017, Studi Kelayakan Kereta Jakarta-Surabaya Selesai

Menteri Koordinator Bagian Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan meyakinkan, studi kelayakan project kereta Jakarta-Surabaya juga akan usai pada awal Agustus 2017.

” Semoga bulan depan (Agustus) telah usai kajian dari BPPT, Kereta Api Indonesia serta JICA, ” tutur Luhut, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Ia mengatakan, ada banyak hal sebagai perhatian dalam studi kelayakan itu.

Pertama, ada 100 lebih tikungan pada jalur rel Jakarta-Surabaya yang sekarang ini dipakai.

Tim tengah membahas apakah kereta cepat juga akan tetaplah menggunakan jalur itu atau membuat rel baru yang lebih lurus.

Ke-2, mengenai mesin kereta api. Tim tengah mengkalkulasi apakah tenaga kereta api itu memakai listrik atau diesel.

Sesaat. masalah kontraktor, selama ini pemerintah telah aktif berkomunikasi dengan JICA (Jepang).

Tetapi, kata Luhut, tidak tutup peluang bila ada investor beda dengan penawaran yang tambah baik.

” Hingga saat ini JICA yang telah ikut serta untuk turut survey. Kita saksikan, bila ada yang tawarkan susunan bagus yang tambah baik dari mereka jauh, pasti kami pikirkan, ” tutur Luhut.

” Namun mungkin saja Jepang miliki kompetensi, karna bagaimanapun Jepang dari pertama yang telah sama kita, ” lanjut dia.

Pakai System CAT, Bawaslu Irit Biaya Rekrutmen sampai 30 Persen

Pakai System CAT, Bawaslu Irit Biaya Rekrutmen sampai 30 Persen

Tubuh Pengawas Pemilu RI (Bawaslu) untuk kali awal mengadakan tes catat dengan alat bantu computer atau computer assisted test (CAT) dalam rekrutmen anggota Bawaslu propinsi.

System CAT ini dipercaya buat sistem seleksi bebas dari korupsi, kolusi, serta nepotisme. Diluar itu, system CAT dapat juga menghimpit potensi kebocoran masalah.

Menurut Sekretaris Jenderal Bawaslu Gunawan Suswantoro, pemakaian system CAT ini buat biaya yang di keluarkan Bawaslu untuk sistem rekrutmennya jadi lebih irit.

” Mungkin saja ada 30 % efisiensinya. Bila nominalnya aku tidak hafal namun yang tentu lebih efektif, ” kata Gunawan di Jakarta, Selasa (8/8/2017).

Menurut Gunawan, system CAT bisa buat biaya yang di keluarkan lebih efektif karena tidak memerlukan biaya distribusi yang banyak.

Terlebih dulu, Bawaslu mesti merogoh kocek untuk mendistribusikan kertas-kertas masalah untuk tes tertulis. Terlebih dengan jumlah peserta yang naik 3x lipat sekarang ini, system CAT begitu menolong efisiensi.

” Ini kan pesertanya banyak, itu kan perlu biaya. Dengan system ini Bawaslu cuma bawa server saja ke propinsi semasing yang telah terenkripsi, segera dicolokin, siap jalan, ” kata dia.

Ketua Bawaslu Abhan menyebutkan, sesudah lolos seleksi administrasi, sekarang ini ada 1. 609 pendaftar Bawaslu Propinsi di 25 propinsi yang juga akan ikuti tes tertulis.

Jumlah peserta lolos seleksi administrasi terbagi dalam 1. 349 orang lelaki serta 260 orang wanita.

” Serta besok tanggal 9 Agustus 2017, serentak di 25 propinsi juga akan dikerjakan tes tertulis lewat CAT, ” kata Abhan.

Mengenai tempat tes tertulis dengan CAT juga akan di gelar di bebrapa instansi di 25 propinsi yang mensupport sarana CAT. Abhan menjelaskan, beberapa besar salah satunya adalah instansi perguruan tinggi.

” Kerja sama juga dengan instansi yang miliki sarana CAT. Umpamanya Jawa Timur dengan Unair, Sumatera Selatan dengan Fakultas Kedokteran Unsri, Jawa Tengah dengan UNS, ” ucap Abhan.

Ada Oknum Polisi Arogan di Polsek Kotabunan

Kapolres Bolmong, AKBP Hisar Siallagan SIK.KONTRA, BOLTIM Kapolres Bolaang Mongondow, AKBP Hisar Siallagan, nampaknya harus ekstra mengawasi tindak-tanduk jajaran anggotanya, terkhusus yang berada di wilayah-wilayah, seperti Polsek. Apa pasal? Tingkah laku para aparat yang semestinya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tersebut, justru jauh dari harapan bahkan seringkali mengintimidasi warga, walau hanya persoalan sepele.

Seperti salah satu oknum Polisi yang terinformasi berpangkat Brigadir, bernama Rajiman, kini tugas di Polsek Urban Kotabunan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim).

Oknum Polisi Arogan di Polsek Kotabunan

Rajiman melakukan tindakan menjurus arogan dan meneriakkan kata bodoh serta setengah mencaci kepada orang lain, tanpa alasan jelas. Hal ini dialami langsung wartawan sekaligus Pemimpin Redaksi KONTRA, Ahmad Ishak alias Matt Jabrik, yang berpapasan dengan Rajiman, di desa Bulawan kecamatan Kotabunan.Dari keterangan Ahmad, mobil keduanya berpapasan di sebuah kerumunan kendaraan yang parkir di salah satu ruas jalan desa Bulawan. Karena sudah lebih dulu masuk di area tersebut sementara mobil Rajiman (Rush warna putih) masih agak jauh, maka dia langsung masuk.Tapi Polisi itu tetap memaksa masuk dan menghadang jalan saya, padahal sudah saya beri kode lampu sein kanan dan lampu jauh.

Karena beliau tidak membalas kode saya, maka saya langsung masuk tapi ternyata dia sengaja masuk juga dan menghadang jalan saya, tuturnya.Karena tidak ada lagi jalan tersisa, Matt Jabrik sapaan akrab Pemred Kontra ini, berusaha mengalah dan mundur sampai ke wilayah netral, agar mobil Rajiman bisa lewat.Tapi saya kaget, karena Polisi itu langsung buka kaca mobil dan marah-marah. Ini jalan saya, kata dia. Tapi saya jelaskan bahwa tadi sudah diberi kode lampu, namun tetap saja dia marah-marah bahkan teriakkan saya bodoh dan entah makian apa lagi, sementara saya bersama istri saya, tuturnya.Atas kejadian ini, Matt mengaku menyesalkan sikap menjurus arogansi yang dilakukan Polisi Rajiman.

Menurutnya, Kapolres sebagai atasan perlu menegur dan mensosialisasikan etika Kepolisian yang baik, bukannya jadi aparat yang bobrok dan arogan kepada anggotanya. Karena hal ini bisa saja terjadi kepada warga lainnya dan menimbulkan kebencian warga kepada Polisi yang akhir-akhir ini menjadi isu terkemuka di Indonesia.Saya pikir kalo soal dia mencaci dan menghina saya sambil mengatakan saya bodoh, itu masih wajar dan bisa saya terima. Saya juga maklum dengan sikap seorang anggota Polisi yang usianya cukup tua, dan sudah bertugas lama di Polsek tanpa ada roling ke daerah lain.

Mungkin dia merasa sudah jadi manusia super di boltim ini. Tapi saya meminta Kapolres Bolmong untuk bisa ekstra mensosialisasikan soal etika dan sikap seorang Polisi yang baik, kepada seluruh jajarannya, terutama yang ada di wilayah-wilayah seperti ini. Tentu, penyegaran atau roling kayaknya juga diperlukan, agar mereka bisa lebih belajar untuk menghadapi situasi dan budaya berbeda di daerah lainnya.

Kebetulan juga Kapolda baru telah dilantik, saya juga akan menyurat kepada beliau untuk lebih memperhatikan hal ini, kata Matt.Secara pribadi, saya juga ingin menyampaikan kepada pak Rajiman, agar lebih santun dalam menghadapi masyarakat tempat dia bertugas. Sekarang bukan masanya lagi Polisi bertindak kasar terhadap warga, era informasi dan globalisasi saat ini semakin terbuka, juga telah membuka paradigma masyarakat mengenai tugas dan fungsi Kepolisian. Soal anda mengatakan saya bodoh, saya siap berdiskusi dengan anda soal undang-undang dan hukum di negara Indonesia ini. Paling tidak, saya bisa sharing dengan Polisi pintar yang mengatakan saya bodoh, tutupnya.Hingga berita ini diturunkan, upaya konfirmasi ke Rajiman belum berhasil dilakukan. Didatangi di kantornya Polsek Urban Kotabunan, yang bersangkutan tidak berada di tempat hingga sore tadi.(Ndr)

Ada Indikasi Penggelapan Uang Sisa Denda Tilang di Satlantas Bolmong?

Kasat Lantas Polres Bolmong, AKP Leo Dedy Defretes, KOTAMOBAGU—Selain perbedaan data jumlah tindakan pelanggaran (tilang) antara Satuan Lalulintas (Satlantas) Polres Bolaang Mongondow dan Pengadilan Negeri (PN) Kotamobagu yang berhak menyidangkan seluruh kasus pelanggaran lalulintas ini, isu tak sedap juga menyeruak dalam proses permintaan uang titipan denda tilang yang marak dilakukan pihak satlantas dalam setiap operasi lalulintas.

Gambar Denda Tilang di Satlantas Bolmong

Sejumlah warga mengeluhkan masalah tersebut setelah mengetahui bahwa vonis pengadilan atas pelanggaran terkait surat-surat kelengkapan kendaraan, hanya sekisar Rp25 ribu. Sementara, uang titipan yang biasanya diminta oleh polisi lalulintas jumlahnya bisa mencapai Rp100 ribu untuk setiap pelanggaran. Padahal, pernyataan Kepala PN Kotamobagu, Aris Bawono Langgeng, jika uang titipan denda tilang yang diserahkan kepada Polisi lebih tinggi dari vonis pengadilan, maka sisa uang denda tersebut harus dikembalikan kepada penitip atau pelanggar.

“Masyarakat yang kena tilang lebih baik mengikuti persidangan di pengadilan, karena hasil putusan bisa jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan uang titipan,” kata Aris.Kata Aris, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bukan patokan dasar untuk pembayaran denda tilang, karena selain jenis pelanggaran yang berbeda-beda, UU tersebut juga mencantumkan denda maksimal.“Bisa jadi putusannya lebih rendah kan? Jika ini terjadi, maka uang titipan harus dikembalikan dong?” tukas Aris.Sementara, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bolaang Mongondow Raya, Widiarto Entebone, mempertanyakan uang titipan tilang  di tempat tersebut.

Pasalnya, denda bagi pelanggar kendaraan yang tidak memakai helm berdasarkan tabel yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi (PT) Sulut tahun 2010 sebesar Rp 25 ribu. Sedangkan denda tertinggi sebesar Rp 100 ribu bagi yang kebut-kebutan atau melakukan balapan liar. Namun banyak kejadian, para pelanggar diminta untuk menitipkan uang denda dengan nilai jauh lebih besar dibanding harga dari tabel yang diberikan PN Kotamobagu.“Banyak kejadian oknum anggota Satlantas, selalu meminta uang titipan kepada pelanggar yang kena tilang, yang biasanya maksimal Rp100 ribu dan paling rendah Rp50 ribu.

Jika pelanggar memberikan Rp50 ribu, saat di persidangan nanti, putusan hanya sebesar Rp25 ribu, berarti ada selisih Rp25 ribu. Sekarang yang jadi pertanyaan, kemanakah sisa uang titipan tersebut?” kata dia.Seperti yang dialami oleh seorang warga asal Pobundayan bernama Eka. Saya kena tilang. petugas (polantas-red) minta lima puluh ribu kalau bayar di tempat.  Ambil di Kantor Satlantas malah lebih mahal, bayar seratus ribu dan harus membuat pernyataan di atas materai enam ribu, katanya.Jika rata-rata denda tilang di tempat bagi satu kendaraan bermotor diandaikan Rp50 ribu, kemudian denda yang diputuskan pengadilan atas pelanggaran yang sama hanya Rp25 ribu, maka selisihnya bisa mencapai Rp25 ribu satu pelanggar.

Jika dicocokkan perhitungannya dengan data tilang yang masuk persidangan di PN Kotamobagu sebanyak 1342 pelanggar dalam dua bulan terakhir, selisih Rp25 ribu dikalikan 1342 jumlahnya mencapai; Rp335,5 juta rupiah.Dikemanakan uang ratusan juta rupiah tersebut? Hal ini menjadi pertanyaan besar sehingga perlu klarifikasi dari pihak Satlantas Polres Bolaang Mongondow yang menarik uang titipan denda tilang tersebut.Kasat Lantas Polres Bolmong, AKP Leo Dedy Defretes, mengaku anggotanya tidak diperkenankan menerima uang titipan dari pelanggar.Anggota hanya bisa mengeluarkan surat tilang dan kemudian meminta kepada pelanggar lalu lintas untuk ikut sidang, kata Defretes.Laporkan ke saya langsung kalau ada anggota yang menerima uang titipan, tegasnya.